Agent Properti Cileungsi dan Sekitarnya

Berikut ini  Team Jayawan Property ingin memberikan seputar  informasi mengenai Besar Pembayaran Pajak PPH (Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan),pajak PPh merupakan salah satu syarat untuk bisa membuat Sertifikat atupun akte jual beli Tanah,setidak nya dengan informasi ini  kita bisa mengetahui seberapa besar Pajak yang harus dikeluarkan saat melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

 

 

SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2016

 

Pada  tanggal  8  Agustus  2016  lalu,  telah  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  34  Tahun  2016. Peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Salah satu pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tersebut adalah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah untuk kepentingan umum. PP Nomor 34 Tahun 2016 berlaku 30 hari sejak diundangkan.

PP Nomor 34 Tahun 2016 mengatur perlakuan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  atas  tanah  dan/atau  bangunan.  Selain  mengatur  tentang turunnya  tarif  PPh  Final,  aturan  tersebut  mengatur  tentang  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  atas  tanah dan/atau bangunan (PPJB) sudah terutang PPh Final.

Berikut ini ringkasan hal-hal penting yang diatur oleh PP-34/2016:

  1. Subjek Pajak : orang pribadi dan badan
  2. Objek Pajak : Yang menjadi objek PPh Final adalah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan; atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/ atau bangunan beserta perubahannya.Yang dimaksud pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah pengalihan hak melalui penjualan, tukar- menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara kedua belah pihak. Berdasarkan aturan baru tersebut maka transaksi berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)tanah dan/atau bangunan sudah terutang PPh Final walaupun belum dibuat Akte Jual Beli.
  1. Tarif Pajak Penghasilan

PPh yang dikenakan bersifat final sebesar :

  • 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
  • 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan;
  • 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan  khusus  dari  kepala  daerah,  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang  mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
  1. Nilai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah :
  • Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah;
  • Nilai menurut risalah lelang, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Vendu ReglementStaatsblad Tahun 1908 Nomor 189 beserta perubahannya)
  • Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa,
  • Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa
  • Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak.
  1. Dasar pengenaan pajak untuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan/atau bangunan adalah jumlah bruto, yaitu :
  • Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa; atau
  • Nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui pengalihan yang dipengaruhi hubungan istimewa.
  1. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh Final
  • Orang pribadi  yang  mempunyai  penghasilan  di  bawah  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  yang  melakukan pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  dengan  jumlah  bruto  pengalihannya  kurang  dari  Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
  • Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,
  • badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  • Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro  dan  kecil,  yang  ketentuannya  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
  • Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris;
  • Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku;
  • Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/ atau bangunan;
  • Atau orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *